Jika sudah teratur, mengapa perlu diatur?
Mana yang lebih efektif? Hukum, norma, agama, atau moral? Hukum efektif, namun tidak merubah seseorang, tidak menjamin tidak terulangnya pelanggaran. lihat saja iklan Sampoerna beberapa tahun lalu, “kan ga ada yang lihat?!”. Norma, batasannya sulit, sehingga lain tempat lain batasan. Kita masih bertindak dengan motovasi dari luar. Agama? Banyak orang beragama hanya karena ingin masuk sorga, memang tidak salah, namun terkadang kita melupakan substansi dari ajarannya, walau banyak tokoh moral adalah tokoh religius, namun yang berperan bukanlah agamanya, lebih pada moral yang dimilikinya [Teresa, Gandi, Al Ghazali]. Bagi saya, tindakan lebih efektif bila didasari moral yang baik, sebab kita bisa mengawasi diri kita sendiri. Yang penting bukan apa perbuatannya, namun apa yang melatarbelakanginya. Tokoh moralitas Koehlberg menekankan bahwa yang penting “mengapa dia bertindak”. Seseorang tidak seharusnya dihukum [berat] jika mencuri dalam keterpaksaan. Dalam kisah terkenal yang diangkat Koehlberg [Kisah Heiz], diceritakan Heinz yang mencuri obat yang tak mampu dia beli demi keselamatan isterinya. Walau semua usaha sudah dikerahkan, usaha itu gagal, setelah dia mencurinya, dia diajukan ke pengadilan. Pada peristiwa ini, Koehlberg berkomentar, Heinz secara moral masih dapat dibenarkan. Imanuel Kant, seorang filsuf pada abad 18 bahkan melarang orang untuk tidak membunuh. Seseorang harusnya melawan, yaitu ketika melihat penjahat yang ingin membunuh seluruh keluarganya. Jadi harus dilihat mengapa dia membunuh. Singkatnya, pertimbangan moral sangat diperlukan dalam perilaku.
Rakyat Yogya sudah memiliki moral yang hampir tidak bisa disanksikan lagi. Mereka sudah bertindak berdasarkan hati nurani mereka. Mereka bukan hanya taat pada peraturan, melainkan berperilaku “dari dalam” yakni mempertimbangkan baik dan buruk akibat dari perbuatannya. Yogyakarta lebih melihat kearifan lokal, yakni hidup sebagai kawula [hamba] agar tatanan mereka teratur. Ada yang memimpin dan ada yang dipimpin, mereka menempatkan diri dalam posisi masing-masing dengan penuh kesadaran. Baik pemimpinnya maupun yang dipimpin. Ini jelas dari kehidupan Sultan dan Pakualam bersama rakyatnya. Jadi kehidupan Yogya teratur karena mereka sadar untuk hidup dalam kedamaian. Jadi jika tanpa aturan rumit sudah bisa teratur, mengapa masih diatur-atur dengan Undang-undang lagi? Jadi jangan salahkan rakyat, jika mereka mengira DPR kurang kerjaan, atau malah males bekerja, faktanya banyak pekerjaan mereka tidak pernah tuntas.
Saya lebih memilih Monarki
Sultan dan rakyat Yogyakarta menegaskan bahwa mereka bukan beridentitas monarki. Sebab pemimpin Yogyakarta dan rakyatnya juga bukan anti demokrasi. Mereka hidup dalam tatanan demokrasi, anggara dari pemerintahan demokrasi, terdapat pesta rakyat [pemilu]. Jadi yogyakarta bukan monarki. Sejauh itu mereka anti monarki. Padahal sistem kerajaan atau monarki banyak kelebihannya. Walaupun juga tidak kalah banyak kekurangannya.
Dalam hal pemimpin, Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari demokrasi dunia, sebenarnya tidak lebih baik dari sistem monarki yang menjadi pendahulunya. Hal ini saya melihat dari sudut pandang pemimpinnya. Tradisi kerajaan adalah mewariskan tahta kepada puteranya. Putera Raja atau pangeran biasanya dipersiapkan menjadi seorang ksatria tangguh. Bahkan semenjak belia. Rupa-rupa ilmu diajarkan sebagai gemblengan terhadap sang calon pemimpin. Hal ini juga bisa berlaku bagi para pejabat kerajaan yang lain. Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana sang pewaris jabatan itu mempersiapkan diri. Sultan dan Pakualam adalah bukti dari kebaikan sistem monarki itu. Ketika belia mereka belajar, bekerja, bahkan Pakualam sempat bekerja jadi buruh kasar di Priok, Jakarta Utara. Pendidikan ala demikian sangat efektif. Dalam hal ini monarki lebih baik. Apa lagi jika kita melihat banyaknya kerusuhan yang terjadi pasca pemilukada di berbagai wilayah di Nusantara. Pengikut si kalah biasanya menolak keputusan kemenangan. Calon pemimpin mereka yang kalah itu tidak lebih baik dari pemimpin hasil persiapan sistem monarki.
Kearifan lokal Yogyakarta adalah kearifan rakyat Yogyakarta
Saya akan meminjam istilah dari tokoh reformator gereja pada abad XVI, Marthin Luther. Bahwa setiap orang adalah imam [imamat am]. Sejalan dengan apa yang diyakini umat muslim, bahwa setiap orang adalah khalifah. Pemimpin, paling tidak harus bisa memimpin dirinya sendiri.
Mungkin orang-orang non Jawa akan melihat bahwa budaya kerajaan dapat merendahkan martabat manusia yang seharusnya sejajar. Namun bagi orang Jawa, hal jabatan bukanlah keutamaan. Seorang abdi dalem sudah merasa menjadi pemimpin justru karena dia hidup menghamba. Ini tampak mengkianati healthy minded [akal sehat] bagi pemikir sekuler yang mengesampingkan kearifa lokal. Tapi ini sanga sehat bagi orang Jawa. Kesejajaran martabat bagi orang jawa lebih dilihat dari pandangan “manusia sejajar di mata Tuhan”, bukan di mata manusia. Seorang abdi dalem merasa sudah sejajar dengan rajanya ketika dia mengabdi pada tuannya. Dia sudah merasa manjadi imam. Di hadapan Tuhan, dia merasa memilik tanggung jawab yang sama, yaitu menjadi abdi, sedangkan raja memiliki tanggung jawab yang lain, yaitu memimpin. Jadi mereka tidak pernah merasa direndahkan. Begitu juga pada rakyat, mereka percaya penuh pada pemimpin, karena mereka percaya bahwa pemimpin mereka layak dipercayai. Dalam hal ini saya berani berkata, bahwa Sultan HB IX masih layak dipercaya rakyat Yogyakarta. Bahkan lebih dibanding propinsi lain. Jadi tidak ada sama sekali masalah jika rakyat percaya, dan pemerintah bisa dipercayai.
Saya akan memilih demokrasi, jika lebih baik dari Monarki
Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang beraspirasi atau rakyat yang dianggap tidak punya suara. Faktanya, banyak miss atau selisih antara apa kemauan rakyat dan apa kemauan para wakilnya. Jadi ini demokrasi [pemerintahan di tangan rakyat] atau monarki yang tirani. Yogyakarta sangat demokratis, namun Indonesia, negara yang mengklaim dirinya demokratis justru terjebak pada sistem kerajaan. Tidak percaya? Menurut kesaksian salah seorang teman, bahwa kehidupan di Pemda [daerah Indonesia Timur] mirip sekali dengan kerajaan. Selalu saja dijumpai orang-orang yang memiliki hubungan keluarga di setiap departemen atau bagian di dalamnya. Mereka seperti membangun kerajaannya sendiri. Kita mungkin akan memaklumi hal ini bila rakyat diuntungkan. Namun kesaksian yang lebih tragis adalah, “pokoknya yang penting nghabisin anggaran”. Jika kita mencermati kabinet bersatu jilid dua, kita juga akan menemukan bentuk kepemimpinan monarki. Siapa yang berpihak, maka dapat jabatan. Bukankah para menteri itu berasal dari partai koalisi yang memenangkan pemilu. Pemimpin harus mampu memimpin, jika mereka dipilih dari yang menang atau bahkan hanya pada yang memihak penguasa, maka sebenarnya ini lebih dekat dengan kamuflase demokrasi. Sampai sejauh ini, jika Yogya dicap monarki, dan Indonesia [selain yogya] mengklaim diri demokrasi, bagi saja masih lebih baik yang monarki.
Meninjau rancangan undang-undang yang menginginkan pemilu untuk memilih Gubernur DIY, saya melihatnya hanya sebagai ketumpulan berpikir saja. Sejauh ini, apakah Yogya tidak bisa tampil lebih baik dari propinsi lain? Sultan, Raja Yogya itu mampu dengan trengginas dan melayani dalam memimpin DIY, mengapa mesti ada pemimpin [Gubernur] lain? Dari sudut pandang dana, pasti lebih boros, bukankah ada yang lebih penting untuk diurusi dibanding sekadar menghamburkan uang untuk pemilu. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Memang pemilu adalah salah satu ukuran demokrasi, namun ada yang lebih hakiki, yaitu pendapat rakyat. Rakyat jelas menolah pemilu untuk memilih gubernurnya, mengapa masih saja diusulkan untuk memilih Gubernur dengan pemilu? Ini bentuk lain dari pengkianatan nilai demokrasi. Lagi, jika sudah ada Gubernur, hanya akan menambah anggaran operasional, belum lagi jika terjadi perselisihan antara sultan dan gubernur terpilih. Rakyat sudah muak dengan debat politik. Mereka menginginkan kerja nyata. Jadi jika Sultan sudah bekerja dengan segenap kemampuannya, buat apa gubernur lagi. Ada-ada saja.
Pemimpin yang melayani tidak perlu bekerja sampai larut malam
Bekerjalah sesuai gaji. Hal ini bisa negatif, bisa saja positif. Negatifnya, seseorang sebenarnya dikerdilkan ketika dia membatasi pekerjaannya karena mengingat gaji yang diperolehnya. Dia enggan untuk berkembang. Dia tidak mau bekerja lebih. Dia menjadi bonsai dalam hal perkembangan. Positifnya, dia tidak kecewa ketika mengambil gaji yang kebanyakan orang memang tidak merasa puas dengan gajinya.
Dalam bekerja, kita juga sering mempertimbangkan jam kerja. Kita enggan untuk bekerja over time, terlebih jika tidak dihitung sebagai jam lembur. Melihat tulisan Kompas jum’at 03 Desember, sosok Paku alam IX adalah teladan pemimpin yang tidak bekerja hingga larut malam, namun efektif. Dalam kesehariannya beliau bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Namun setelah itu beliau bisa pergi persepeda, mengendarai mobil sendiri dan mengunjungi rakyat [ngobrol dengan petani, pedagang], namun hampir seluruh rakyat Yogyakarta mengakui kepemimpinannya. Tidak berlebihan namun efektif. Saya membayangkan dalam kesehariannya, dia memposisikan dirinya seperti orang kebanyakan, tidak dikawal, sederhana, ketemu rakyat tanpa dikerumuni wartawan. Rakyat juga sangat menghargai, sehingga mudah saja bagi rakyat untuk berbuat sebaik mungkin dalam tugas-tugas mereka. mereka meneladani pemimpin mereka. Lagi-lagi, peraturan-peraturan terkadang tidak dibutuhkan dalam memimpin.
